BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Tentang Perjanjian & Perjanjian Kerja
·
Pengertian
~
Jika
kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus
diketahui ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata pasal
1313 yang berbunyi :
“Perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih lainnya”.
Menurut Abdul Kadir
Muhammad, S.H dalam buku nya yang berjudul Hukum
Perikatan, antara lain disebutkan bahwa didalam suatu perjanjian termuat
beberapa unsur, yaitu :
a.
Ada
pihak-pihak
Pihak pihak yang
ada disini paling sedikit harus ada dua orang.
b.
Ada
persetujuan antara para pihak
Para pihak sebelum
membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk saling tawar menawar tanpa
paksaan.
c.
Ada
tujuan yang akan dicapai
Dalam mencapai satu
atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat bahwa tujuan tersebut tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
d.
Ada
prrestasi yang harus dilaksanakan
e.
Ada
bentuk tertentu
Suatu perjanjian
dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, jika secara tertulis maka dibuat
oleh pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.
f.
Ada
syarat syarat tertentu
~
Perjanjian
Kerja
Perjanjian
yang dalam bahasa belanda biasa disebut Arbeidsovereenkoms,
yang dapat diartikan dalam beberapa pengertian . pengertian pertama disebutkan
dalam ketentuan pasal 1601 a KUHPerdata, mengenai perjanjian kerja disebutkan
bahwa :
“ Perjanjian kerja
adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya
untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu,
melakukan pekerjaan dengan menerima upah ”.
Selain itu pengertian mengenai
perjanjian kerja diketengahkan oleh seorang pakar Hukum Perburuhan Indonesia
yaitu, Bapak Prof .R. Iman Soepono, S.H. yang menerangkan bahwa perihal
pengertian tentang perjanjian kerja, beliau mengemukakan bahwa : “ Perjanjian
kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu , buruh, mengikatkan diri
untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan
diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah”[1].
Selanjutnya perihal
pengertian Perjanjian Kerja, ada lagi pendapat Prof Subekti, S.H. beliau
menyatakan dalam bukunya Aneka
Perjanjian, disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah :
“ Perjanjian antara
seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana ditandai dengan ciri
ciri ; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu
hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu
(majikan) berhak memberikan perintah perintah yang harus di taati oleh pihak
yang lain.[2]
Perihal perjanjian kerja Wiwoho
Soedjono, S.H, mengemukakan bahwa
pengertian perjanjian kerja adalah hubungan antara seseorang yang bertindak
sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.[3]
Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti
ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak
yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan
dengan pengertian perjanjian kerja.
B.
Ketentuan
Hukum Dalam Perjanjian Kerja
·
Unsur
unsur didalam perjanjian kerja
a.
Adanya
Unsur Work atau Pekerjaan
Didalam suatu
perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan
dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan
mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan
berpedoman pada perjanjian kerja.[4]
Adapun bunyi pasal
1603a KUHPerdata adalah :
“Buruh wajib
melakukan sendiri pekerjaannya; hanyalah dengan izin majikan ia dapat menyuruh
seseorang ketiga menggantikannya” (pasal 1383 KUHPerdata)
b.
Adanya
Unsur Servis atau Pelayanan
Bahwa dalam
melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja
teersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak
pemberi kerja dan harus tunduk dan dibawah perintah orang lain, si majikan.
Dengan adanya ketentuan tersebut , menunjukan bahwa si pekerja dalam
melaksanakan pekerjaannya berada dibawah wibawa orang lain, yaitu si majikan.
c.
Adanya Unsur Time atau Unsur Tertentu
Bahwa
dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukakan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang
undangan. Oleh karna itu dalam melakukan pekerjaannya, pekerja tidak boleh
melakukan sekehendak dari si majkan dan juga boleh dilakukan dalam kurun waktu
seumur hidup, sebab jika terjadi demikian pribadi mansuia akan hilang, sehingga
timbullah apa yang di namakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja.[5]
d.
Adanya
Unsur Upah atau Pay
Jika
seseorang yang bekerja, dalam melaksanakan pelerjaannya untuk mendapatkan
selain upah, akan tetapi yang menjadi tujuannya adalah selain upah, maka
pelaksanaan pekerjaa tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan
perjanjian kerja.
Upah maksudnya
adalah imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan untuk pekerjaan itu.[6]
C.
Beberapa
Macam Perjanjian Kerja
Dalam penyelenggaraan pembuatan perjanjian kerja, pada
praktek pelaksanaannya ada terdapat beberapa macam dan jenisnya. Akan tetapi
yang perlu diketahui dan sering didapat dalam ruang lingkup ketenagakerjaan,
pada umumnya hampir semuan perjanjian kerja sama bentuk, macam dan jenisnya.
Walaupun demikian ternyata disana sini ada mengandung perbedaan perbedaan
tertentu, namun yang relevan untuk di uraikan dan diketahui lebih mendalam ada
5 macam perjanjian kerja[7],
yaitu :
a) Pejanjian Kerja Tertentu
Yang dimaksud dengan pengertian perjanjian kerja tertentu
atau sekarang lazim disebut dengan kesepakatan kerja tertentu, ada pasal 1
huruf a Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1986, yang berbunyi :
Kesepakatan kerja tertentu adalah kesepakatan kerja
antara pekerja dengan pengusaha, yang diadakan untuk waktu tertentu atau untuk
pekerjaan tertentu.
Perjanjian kerjaa tertentu diadakan karena jenis dan
sifat pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja tersebut, memang
mengharuskan demikian. Misalnya saja suatu pekerjaan yang menjadi obyek
perjanjian kerja adalah suatu pembangunan sebuah gedung atau perbaikan jalan.
Maka para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, dalam membuat perjanjian kerja
untuk dijadikan dasar hubungan kerja atas pekerjaan tersebut, adalah wajar jika
pembuatannya dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Tertentu. Karena memang
pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian tersebut menurut sifat dan jenisnya
dalam waktu tertentu akan habis.
Dalam membuat suatu kesepakatan kerja tertentu ada batas
waktu maksimal yang boleh mereka perjanjikan, yaitu paling lama dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun. Apabila ternyata karena sesuatu hal kesepakatan tersebut
akan di perpanjang, maka hanya boleh diperpanjang satu kali saja, untuk paling
lama dalam jangka waktu yang sama, dengan ketentuann bahwa jumlah seluruhnya
waktu dalam kesepakatan kerja tertentu itu tidak boleh lebih dari 3 (tiga)
tahun. Walaupun demikan kalauu ada alasan alasan mendesak untuk jenis pekerjaan
tertentu dengan syarat meminta izin kepad Mentri Tenaga Kerja RI, ketentuan
tersebut diatas bisa disimpan atau dikesampingkan.
b) Perjanjian Kerja Persaingan atau Concurentie beding
Tentang Concurentie Beding, atau biasa disebut dengan
Perjanjian Kerja Persaingan, ada diatur pada pasal 1601 x ayat 1 KUHPerdata,
yang memberikan ketentuan bahwa pengertian Perjanjian Persaingan adalah :
“Suatu janji antara majikan dan buruh di mana pihak yang
beklakangan ini dibatasi kekuasaannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja,
bekerja dengan atau cara Perjanjian tersebut hanyalah sah, jika dibuat dalam
perjanjian tertulis atau dalam peraturan perusahaan, dengan seorang buruh
dewasa”.
c) Perjanjian Kerja di rumah
Mengenai pengertian perjanjian kerja dirumah itu sendiri,
di dalam KUHPerdata maupun didalam peraturan perundang undangan lainnya tidak
ditemukan secara tegas. Akan tetapi pengertian perjanjian kerja di rumah
tersebut ada diketengahkan oleh seorang pakar Hukum Perburuhan Belanda yaitu
Prof.Mr.M.G.Rood, yang mana beliau memberikan batasan batasan tentang
pengertian perjanjian kerja dirumah sebagai berikut :
“Perjanjian kerja dirumah adalah suatu perjanjian dimana
pihak yang satu, pekerja membuat suatu persetujuan dengan pihak lain, yaitu
orang yang memberi pekerjaan, si majikan. Untuk dibawah pengawasan majikan
melakukan pekerjaan di rumah dengan imbalan yang saling disetujui sebelumnya
antara kedua belah pihak”.[8]
Pasal 1602 s
ayat 1 KUHPerdata berbunyi bahwa :
“Dalam hal upah buruh seluruhnya atau sebagian ditetapkan
berupa pemondokan, makan atau keperluan hidup lainnya, majikan wajib , asal
sesuai dengan syarat kesehatan dan kesusilaan, memenuhinya menurut kebiasaan
setempat”.
d) Perjanjian Kerja Laut
Pengertian tentang perjanjian kerja laut (PKL) dapat di
temukan pada pasal 395 KUHDagang, yang berbunyi :
“Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat
antara seseorang kapal disatu pihak dan seorang buruh di pihak lain, dengan
mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha
melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai Nahkoda atau anak buah kapal”
·
Prosedur
pembuatan Perjanjian Kerja Laut
~
Perjanjian
kerja laut yang dibuat antara pengusaha kapal dengan Nahkoda atau Perwira Kapal
harus dibuat secara tertulis dengan ancaman pembatalan;
~
Dan
Perjanjian kerja laut yang dibuat antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal
atau buruh, harus dibuat dihadapan seorang pegawai yang di angkat oleh yang
berwajib.
·
Macam
macam Perjanjian Laut
Dalam pembuatan Perjanjian kerja laut, pada umumnya
dibedakan menjadi 3 (tiga) macam perjanjian, yaitu :
~
Perjanjian
kerja laut untuk waktu tertentu
Dalam perjanjian ini, dibuat hanya untuk waktu tertentu
saja, misalnya untuk masa waktu 1 atau 2 tahun. Perjanjian tersebut akan
berakhir manakala waktu yang di tentukan telah berakhir.
~
Perjanjian
kerja laut yang dibuat menurut pelayaran atau trayek tertentu.
Dalam perjanjian macam ini, suatu perjanjian kerja laut
dibuat dengan maksud hanya berlaku untuksatu atau beberapa pelayaran saja.
~
Perjanjian
kerja di laut untuk waktu tidak tertentu.
Dalam perjanjian ini, waktu ysng diperjnjikan biasanya
berlangsung lama, akan tetapi para pihak selama waktu
mana perjanjian atau hubungan kerja tersebut berlangsung, ternyata buruh atau
anak buah kapal diberhentikan oleh pengusaha kapal, pemberhentian hubungan
kerja tersebut harus dengan mengindahkan jangka waktu yang di tentukan untuk
itu.
Perjanjian ini di selenggarakan biasanya karena jenis dan
sifatnya suatu pelayaran berjalan secara tetap atau berlayar secara reguler.
Namun pada masa sekarang macam perjanjian yang terakhir ini jarang dilakukan
oleh para pihak yang membuat perjanjian kerja laut. Terutama bagi pengusaha
kapal, karena dengan macam perjanjian ini, jika sewaktu waktu telah tidak
memerlukan tenaga dari anak buah kapal tersebut, mereka tidak seenaknya bisa
mengakhiri hubungan kerjanya, dan tidak didapati suatu perjanjian putus demi
hukum.
D. Pemutusan Hubungan Kerja
Dalam kehidupan sehari hari pemutusan hubungan kerja
antara pekerja / buruh dengan pengusaha lazimnya disebut dengan istlah PHK atau
pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu
terrentu yang telah di sepakati / diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula
terjadi karna adanya perselisihan antara pekerja / buruh dan pengusaha,
meninggalnya pekerja / buruh karna sebab lainnya.
Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi
karena berakhirnya berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja buruh
maupun pengusaha) karena pihak-pihak yang bersangkutan sama sama telah
menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut. Berbeda
halnya dengan pemutusan yang terjadi karena perselisihan, keadaan ini akan
membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih lebihpekerja/buruh yang
dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan
dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja akan
memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial, sebab :
·
Dengan
adanya pemutusan kerja, bagi pekerja/buruh telah kehilangn mata pencaharian,
·
Untuk
mencari pekerjaan baru untuk penggantinya butuh biaya banyak,
·
Kehilangan
biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat pekerjaan baru.
Menurut pasal 1 angka 25 UU No.13 Tahun 2003,
“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan
kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”
Dengan demikian, UU NO.13 Tahun 2003 mengatur pemutusan
hubungan kerja pada :
- Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
- Badan usaha milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
- Usaha usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
E.
Jenis
jenis Pemutusan Hubungan Kerja
Secara yuridis dalam undang undang No.13 Tahun 2003
dikenal beberapa jenis pemutusan hubungan kerja.
Secara ringkas
jenis jenis pemutusan hubungan kerja tersebut ialah :
1)
Pemutusan
Hubungan Kerja Oleh Pengusaha
Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha merupakan jenis
pemutusan hubungan kerja yang kerap kali terjadi. Hal ini disebabkan :
- Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh.
- Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat).
2)
Pemutusan
Hubungan Kerja Oleh Pengadilan
Pemutusn kerja oleh pengadilan maksudnya bukanlah oleh
pengadilan hubungan industrial, tetapi oleh pengadilan negri. Pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh melalui pengadilan negri
dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahn berat diantaranya tindak
pidana.
3)
Pemutusan
Hubungan Kerja Demi Hukum
Pemutusan hubungan kerja demi hukum dapat terjadi dalam
hal berikut :
·
Pekerja/buruh
mengundurkan diri atas kemauan sendiri
·
Perubahan
status, penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
·
Perusahaan
tutup
Perusahaan tutup sebab mengalami kerugian selama 2 tahun
dan kerugian tersebut sudah dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun
terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik.
·
Pekerja/buruh
Meninggal Dunia
·
Pemutusan
Hubungan Kerja karena Pensiun.
·
Pekerja/buruh
Mangkir tidak masuk kerja
·
Pemutusan
hubungan kerja oleh pekerja/buruh
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan
Berbagai permasalahan klise dibidang
ketenagakerjaan, seperti terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja,
perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja, pemutusan hubungan kerja
secara sepihak, dan kasu kasus yang menimpa para tenaga kerja Indonesia. Namun
penyelesaian yang didasarkan keadilan masih sulit di harapkan sehingga terjadi
pihak pekerja masih tetap menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini terjadi karena
pekerja berada diposisi yang lemah untuk itulah di perlukan peraturan yang
mengatur ketenagakerjaan ini.
B.Saran
Antara para pekerja/buruh terhadap
pengusaha/majikan sangat erat kaitannya untuk suatu pekerjaan yang sedang di
kerjakan, sebab seorang pengusaha/majikan tidak mungkin melakukan pekerjaan
dengan sendiri pasti memerlukan tangan orang lain yang disebut dengan buruh.
Sehingga jika terjadi suatu permasalahan pada klise ketenagakerjaan peraturan
Indonesia meski tegas menyikapi hal ini untuk kelangsungan hidup para pekerja.
DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie Zaeni,
SH.,M.Hum.2008.Hukum Kerja. Jakarta.
Raja Grafindo Persada
Djumadi
S.H,1995. perjanjian kerja.jakarta
Wiwoho
soedjono.2008.hukum perjanjian kerja.jakarta
H.Asikin Zainal,SH,SU.2004.dasar dasar hukum perburuhan.Jakarta
Husni Lalu,S.H,M.Hum.2008.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Jakarta
Rian G.Kartasapooetra,S.H.1988.Pengantar Ilmu Hukum Len
[1]
Iman Soepono, hlm 57
[2]
Subekti, Aneka Perjanjian,Alumni
Bandung.hlm.63. 1977.
[3]
Wiwoho soedjono,hukum perjanjian kerja.jakarta
hal 9
[4]
Djumadi, S.H, M.Hum, perjanjian
kerja.jakarta 2008. Hal 36
[5]
Djumadi, loc.cit, hal 16
[6]
M.G Rood. Hukum Perburuhan (bahan
penataran), Bandung 1989, hal 3
[7]
Djumadi S.H, perjanjian
kerja.jakarta 1995, hal 49
[8]
Pengertian tersebut disampaikan pada
tanggal 7 sampai 19 agustus 1989 di Fakultas Hukum UNPAD,Bandung, dalam rangka
kerja sama indonesia-belanda.
